Tether mengklaim telah membantu membekukan hampir US$550 juta USDT (USDT) yang dikaitkan dengan Iran sepanjang tahun ini, di tengah desakan Senator Richard Blumenthal agar penerbit stablecoin itu diselidiki otoritas federal.
Poin Penting:
- Tether menyebut pembekuan USDT terkait Iran mencapai hampir US$550 juta pada 2026.
- Laporan Demokrat di Senat menemukan 84% dari 846 wallet terkait sanksi Iran hampir sepenuhnya memakai USDT.
- Blumenthal meminta Kementerian Keuangan AS dan Departemen Kehakiman menelaah kepatuhan Tether terhadap sanksi dan aturan anti pencucian uang.
Pembekuan USDT Tether
Perusahaan tersebut menyatakan dalam keterangan resmi pada Senin bahwa berbagai tindakan terkait tokennya telah membekukan sekitar US$550 juta di berbagai wallet yang oleh otoritas AS dikaitkan dengan Bank Sentral Iran dan jaringan yang masuk dalam rezim sanksi Iran.
Pengungkapan itu muncul pada hari yang sama ketika tim penyelidik Demokrat di Subkomite Permanen Investigasi Senat merilis laporan yang menyebut USDT sebagai saluran utama Iran untuk mengakali sanksi.
Pada April, Tether membekukan lebih dari US$344 juta di dua alamat setelah mendapat informasi dari Office of Foreign Assets Control (OFAC) di Kementerian Keuangan AS dan penegak hukum AS. OFAC kemudian mencantumkan kedua alamat tersebut sebagai identitas Bank Sentral Iran sehari setelahnya. Aksi lanjutan pada Juli mengunci lebih dari US$130 juta di empat wallet tambahan.
Baca Juga: OpenAI Hentikan Sementara Frontier AI Usai Insiden “Kabur dari Sandbox” 20 Sept
Laporan Richard Blumenthal
Tim penyelidik menganalisis data blockchain dari 846 wallet yang dikenai sanksi atau ditargetkan untuk disita karena dikaitkan dengan Iran dan jaringan proksi regionalnya. Mereka menemukan bahwa 84% di antaranya bertransaksi secara eksklusif, atau hampir seluruhnya, menggunakan USDT.
“Laporan baru PSI saya mengungkap bagaimana Tether dan token andalannya telah menjadi pusat sistem perbankan bayangan Iran,” ujar Blumenthal.
Dalam surat terpisah kepada Menteri Keuangan Scott Bessent dan Jaksa Agung Todd Blanche, senator Demokrat dari Connecticut itu meminta kedua lembaga menelaah kepatuhan Tether terhadap aturan anti pencucian uang (AML) dan sanksi. Ia juga menyinggung Cantor Fitzgerald, firma yang dipimpin Howard Lutnick sebelum menjabat menteri perdagangan, yang menurutnya memiliki 5% saham di Tether.
Sengketa Kepatuhan Tether
CEO Paolo Ardoino menegaskan bahwa USDT “bukan surga bagi pihak yang dikenai sanksi, organisasi teroris, ataupun jaringan kriminal.” Namun laporan Senat menyajikan gambaran berbeda terkait 39 wallet yang dikaitkan dengan Hizbullah dan ditandai Israel pada Juni 2023, di mana hanya lima yang awalnya diblacklist Tether. Tim penyelidik menghitung lebih dari US$34,6 juta USDT keluar dari wallet-wallet tersebut setelah Israel mengeluarkan pemberitahuan penyitaan.
Laporan itu menjadi puncak tekanan berbulan-bulan dari Blumenthal, yang pada 4 Juni meminta Tether menyerahkan data terkait pembekuan wallet, bursa kripto yang terkena sanksi, serta pandangan perusahaan atas kewajiban hukumnya di AS. Tether mengakui telah menerima surat tersebut, namun belum memberi jawaban hingga laporan Senat dipublikasikan.
Baca Selanjutnya: BlackRock Nilai Daya Komputasi Akan Masuk ke Pasar Futures
