RUU perumahan besar-besaran di Amerika Serikat yang melarang Federal Reserve menerbitkan mata uang digital bank sentral (central bank digital currency/CBDC) hingga 2030 resmi menjadi undang-undang pada tengah malam, meski Presiden Donald Trump menolak membubuhkan tanda tangannya.
Poin Utama:
- 21st Century ROAD to Housing Act otomatis menjadi undang-undang setelah Trump tidak menandatangani maupun memvetonya dalam tenggat 10 hari konstitusional.
- UU ini melarang The Fed menerbitkan CBDC, atau aset digital lain yang dianggap serupa, hingga 31 Desember 2030.
- Analis memperingatkan kebuntuan ini bisa menjadi sinyal masalah bagi CLARITY Act yang ditargetkan disahkan musim panas ini.
Larangan CBDC Berlaku
21st Century ROAD to Housing Act, paket bipartisan yang dirancang untuk mendorong pembangunan rumah dan mengekang dominasi tuan tanah korporasi, otomatis berlaku pada pukul 23.59 waktu setempat (ET) Jumat malam setelah presiden tidak mengambil langkah apa pun—baik tanda tangan maupun veto. Hitung mundur konstitusional 10 hari dimulai pada 29 Juni, ketika Ketua DPR Mike Johnson menyerahkan RUU tersebut ke Gedung Putih. Berdasarkan Konstitusi, sebuah RUU tetap menjadi undang-undang tanpa tanda tangan jika presiden tidak bertindak selama 10 hari sementara Kongres masih bersidang.
Trump menuliskan di platform Truth Social pada Jumat pagi bahwa ia tidak akan menandatangani paket tersebut, dengan pernyataan tegas, "Saya tidak akan menandatangani RUU Perumahan." Ia membingkai langkah itu sebagai bentuk protes atas kegagalan Senat meloloskan SAVE America Act, RUU usulan Trump yang mewajibkan pembuktian kewarganegaraan secara langsung (in-person) untuk mendaftar sebagai pemilih.
RUU perumahan itu sendiri lolos dari Kongres dengan selisih suara sangat besar sehingga kebal veto, yakni 85–5 di Senat dan 358–32 di DPR. Di dalam paket tersebut, legislator menyisipkan klausul yang melarang The Fed menerbitkan CBDC, atau aset digital lain yang secara substansi serupa. Pembatasan ini berlaku hingga 31 Desember 2030.
Juga Baca: Apakah Charles Hoskinson Akan Tinggalkan Cardano? Ia Menyebut Klaim Itu Kebohongan Total
Respons Warren dan Taruhan bagi Pasar Kripto
Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Trump tidak berniat mengeluarkan veto formal, meski sebelumnya sudah menjadwalkan seremoni penandatanganan sebelum mendadak membatalkannya. Senator Elizabeth Warren, salah satu pendukung RUU ini, menyebut "kabar baiknya" adalah paket tersebut akan tetap menjadi undang-undang.
Trump dalam unggahannya sama sekali tidak menyinggung klausul CBDC.
Perusahaan kripto sejak lama menentang gagasan dolar digital. Para pendukung industri berpendapat CBDC berpotensi membuka ruang pengawasan pemerintah yang terlalu luas dan meminggirkan stablecoin yang diterbitkan swasta. The Fed sendiri tidak menunjukkan minat besar, dan berulang kali menyatakan bahwa peluncuran CBDC hanya bisa dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari Kongres. Meski demikian, analis tetap mewanti-wanti bahwa Digital Asset Market Clarity Act yang ingin disahkan Senat musim panas ini bisa menghadapi kebuntuan serupa jika Trump kembali mengaitkan tanda tangannya dengan tuntutan politik pemilu yang tak berhubungan.
Ketentuan baru ini memperpanjang dinamika politik yang mewarnai masa jabatan kedua Trump. Masa jabatan tersebut dibuka dengan perintah eksekutif pada Januari 2025 yang memerintahkan lembaga federal menghentikan seluruh pekerjaan terkait dolar digital. Penolakan terhadap CBDC di kubu Partai Republik di DPR juga sempat menggagalkan pembahasan regulasi stablecoin tahun itu, sebelum GENIUS Act akhirnya lolos. Kini, UU perumahan mengukuhkan larangan tersebut ke dalam undang-undang hingga akhir 2030.
Baca Selanjutnya: Palantir Pangkas 50 Insinyur dan Kehilangan Seperempat Nilai Pasar: Apa yang Salah?