RUU perumahan besar-besaran di Amerika Serikat yang melarang Federal Reserve menerbitkan mata uang digital bank sentral (central bank digital currency/CBDC) hingga 2030 resmi menjadi undang-undang pada tengah malam, tanpa tanda tangan Presiden Donald Trump.
Poin Utama:
- Undang-undang 21st Century ROAD to Housing Act otomatis berlaku setelah Trump tidak menandatangani atau memvetonya dalam tenggat 10 hari konstitusional.
- Aturan ini melarang The Fed menerbitkan CBDC, atau aset digital lain yang dinilai sejenis, hingga 31 Desember 2030.
- Analis memperingatkan kebuntuan ini bisa menjadi pertanda masalah bagi CLARITY Act yang ditargetkan lolos akhir musim panas ini.
Larangan CBDC Mulai Berlaku
21st Century ROAD to Housing Act, paket bipartisan yang dirancang untuk mendorong pembangunan rumah baru dan membatasi dominasi tuan tanah korporasi, otomatis berlaku pada pukul 23.59 waktu setempat, Jumat malam, setelah presiden memilih tidak menandatangani maupun memvetonya. Jam konstitusional 10 hari mulai berdetak sejak 29 Juni, ketika Ketua DPR Mike Johnson mengirimkan RUU tersebut ke Gedung Putih. Konstitusi AS menetapkan, sebuah RUU tetap menjadi undang-undang tanpa tanda tangan jika presiden tidak mengambil tindakan selama 10 hari sementara Kongres masih bersidang.
Trump menulis di Truth Social pada Jumat pagi bahwa ia tidak akan menandatangani paket itu, dengan pernyataan, “I will not sign the Housing Bill.” Ia membingkai penolakan tersebut sebagai bentuk protes terhadap kegagalan Senat meloloskan SAVE America Act, rancangan undang-undang identifikasi pemilih versinya yang mewajibkan pembuktian kewarganegaraan secara langsung saat mendaftar.
RUU perumahan ini lolos dari Kongres dengan margin yang melampaui ambang veto, mengantongi dukungan 85–5 di Senat dan 358–32 di DPR. Legislator menyisipkan ketentuan yang melarang The Fed menerbitkan CBDC, atau aset digital lain yang secara substansi dinilai serupa. Pembatasan ini berlaku hingga 31 Desember 2030.
Baca Juga: Apakah Charles Hoskinson Akan Tinggalkan Cardano? Ia Menyebut Klaim Itu Kebohongan Besar
Respons Warren dan Implikasinya bagi Kripto
Seorang pejabat Gedung Putih menegaskan bahwa Trump tidak akan mengeluarkan veto formal, meski sebelumnya sudah menjadwalkan seremoni penandatanganan lalu tiba-tiba membatalkannya. Senator Elizabeth Warren, salah satu pendukung utama RUU ini, menyebut “kabar baiknya” adalah undang-undang tersebut tetap akan berlaku.
Trump dalam unggahannya sama sekali tidak menyinggung klausul terkait CBDC.
Perusahaan-perusahaan kripto sejak lama menentang kehadiran dolar digital. Sekutu industri berargumen bahwa CBDC berpotensi membuka jalan bagi perluasan pengawasan pemerintah dan meminggirkan stablecoin swasta. The Fed sendiri menunjukkan minat yang sangat terbatas, menegaskan bahwa peluncuran CBDC apa pun membutuhkan mandat eksplisit dari Kongres. Meski demikian, analis tetap mewanti-wanti bahwa Digital Asset Market Clarity Act, yang ditargetkan Senat untuk disahkan musim panas ini, bisa menghadapi kebuntuan serupa jika Trump kembali mengaitkan tandatangannya dengan tuntutan terkait aturan pemilu.
Aturan baru ini memperpanjang konflik yang telah mewarnai masa jabatan kedua Trump. Pada Januari 2025, ia menerbitkan perintah eksekutif yang menginstruksikan lembaga-lembaga federal menghentikan seluruh kajian tentang dolar digital. Keberatan terkait CBDC dari kubu Republik di DPR juga sempat menggagalkan sementara RUU stablecoin tahun itu, sebelum akhirnya GENIUS Act disahkan. Kini, undang-undang perumahan tersebut mengunci larangan CBDC ke dalam statut hingga akhir 2030.
Artikel Selanjutnya: Palantir PHK 50 Insinyur dan Kehilangan Seperempat Nilai Pasar: Apa yang Salah?