OpenAI dan Meta memperingatkan para hakim federal bahwa teknologi untuk mendeteksi audio dan video buatan AI kemungkinan tak akan pernah bisa diandalkan sepenuhnya, meskipun dari 931 hakim yang disurvei baru 15 yang pernah menghadapi sengketa terkait bukti deepfake.
Poin-Poin Penting:
- OpenAI dan Meta mengatakan kepada panel bukti federal di Boston bahwa keaslian audio dan video buatan AI kian sulit diverifikasi.
- Pengacara OpenAI menyatakan watermark dan alat deteksi tidak akan pernah benar-benar dapat diandalkan.
- Para hakim sedang mengkaji rancangan aturan soal deepfake, namun belum mengesahkannya.
Peringatan Deepfake dari OpenAI
Perwakilan kedua perusahaan tersebut memaparkan kekhawatiran mereka pada 15 Oktober dalam rapat di Boston bersama Advisory Committee on Evidence Rules dari U.S. Judicial Conference. Panel ini telah membahas isu tersebut sejak 2023.
Shira Anderson, penasihat kebijakan di OpenAI, mengatakan kepada komite bahwa kualitas gambar AI terus meningkat dan ia tidak melihat adanya metode ilmiah yang kelak bisa secara pasti mengidentifikasi konten buatan AI. Beberapa regulasi di California dan Uni Eropa sudah mewajibkan penggunaan watermark. Namun, menurut Anderson, tiap perusahaan memakai sistem berbeda, sehingga tidak ada standar universal untuk memverifikasi seluruh konten visual. Ia juga meragukan bahwa alat-alat tersebut akan pernah menjadi benar-benar “tahan peluru”.
Devin Norder, direktur manajemen produk di Meta, menambahkan bahwa publik semakin sulit membedakan media yang dibuat oleh model AI terbaru dari konten asli. Proses pembuatannya kini hanya membutuhkan waktu singkat dan biaya relatif rendah.
Baca Juga: Bitcoin Bertahan di $80.000: Jeda Sebelum Menantang $87.000?
Tinjauan Deepfake oleh Jesse Furman
Hakim Distrik AS Jesse Furman dari Manhattan, yang memimpin panel tersebut, menilai bahwa berbagai prediksi akademis mengenai banjir deepfake di pengadilan sejauh ini belum tercermin dalam praktik. Data survei menguatkan pandangannya. Dalam survei Federal Judicial Center pada Maret, hanya 15 dari 931 hakim yang menjawab survei mengaku pernah menghadapi keberatan bahwa suatu bukti adalah deepfake.
Furman kemudian membentuk subkomite untuk mengkaji lebih dalam. Anggota subkomite telah menyusun, namun belum mengesahkan, rancangan amandemen bernama Rule 901(c). Aturan itu mensyaratkan pihak yang menuduh adanya rekayasa terlebih dahulu memberikan dasar yang cukup, sebelum pihak lawan diwajibkan membuktikan bahwa materi tersebut lebih mungkin asli daripada palsu.
Salah satu anggota mengimbau kehati-hatian. Hakim Valerie Caproni mengingatkan agar tidak terburu-buru membuat aturan khusus AI tanpa bukti yang jelas bahwa deepfake sudah menjadi persoalan luas di ruang sidang.
Ia berargumen bahwa pengadilan telah lama berurusan dengan bukti palsu, dan bahwa kerangka hukum yang ada sudah melarang pengajuan dokumen atau materi yang menyesatkan.
Pada Mei 2025, panel tersebut menolak usulan sejumlah pakar hukum untuk menambah aturan khusus deepfake, dengan alasan standar autentikasi yang berlaku saat ini masih memadai untuk menangani bukti berbasis AI.
Beberapa bulan kemudian, Hakim Pengadilan Tinggi Alameda County, Victoria Kolakowski, membatalkan sebuah perkara perumahan di California setelah menemukan bahwa para penggugat menyampaikan video saksi buatan AI seolah-olah sebagai rekaman asli.
Baca Berikutnya: Reli 39,6% Kripto Punya Masalah: Pembeli Spot Tertinggal
