Senat Amerika Serikat menunda pemungutan suara prosedural atas Clarity Act hingga September, mempersempit ruang bagi RUU besar struktur pasar kripto untuk bergerak maju sebelum pemilu November.
Pokok-Pokok Utama:
- Senat memindahkan jadwal pemungutan suara Clarity Act ke September setelah kebuntuan politik tak terselesaikan sebelum reses.
- Pendukung masih membutuhkan 60 suara untuk membawa RUU maju, sehingga dukungan Demokrat tetap krusial sementara dukungan Partai Republik juga mulai melemah.
- September dinilai menjadi jendela praktis terakhir sebelum pemilu paruh waktu November menyita penuh perhatian Kongres.
Penundaan Clarity Act
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune, Republikan dari South Dakota, mengonfirmasi penundaan itu pada 6 Agustus malam, dengan menyatakan bahwa pemungutan suara prosedural akan digelar setelah para anggota kembali dari reses satu bulan. “Kami akan menjadikannya agenda pertama ketika kami kembali,” ujar Thune.
Senat meninggalkan Washington pada Jumat dan dijadwalkan baru kembali pertengahan September, sehingga pendukung RUU hanya memiliki beberapa minggu sebelum fokus politik beralih ke pemilu paruh waktu November.
Jadwal tersebut dinilai sangat ketat. Seorang sumber yang memahami jalannya negosiasi mengatakan, fraksi Demokrat di Senat enggan memberikan suara sebelum pemilu karena implikasi politik serta menguatnya pengaruh industri kripto.
Penundaan ini memberikan waktu tambahan bagi para pengusul untuk mengumpulkan 60 suara yang dibutuhkan agar RUU dapat maju, yang berarti dukungan Demokrat tetap mutlak diperlukan di tengah tanda-tanda keraguan dari kubu Republik. Jika Senat meloloskan RUU tersebut, naskah harus kembali ke DPR sebelum sampai di meja Presiden Donald Trump.
Baca juga: ETF Bitcoin Serap US$626 Juta dan Buka Agustus dengan Lonjakan Permintaan
Rintangan Clarity Act
Cody Carbone, CEO The Digital Chamber, mengakui hasil ini bukan yang diharapkan para pendukung, namun menekankan bahwa negosiasi masih bisa berlanjut selama masa reses. Ia menyatakan kelompoknya akan terus mencari titik temu yang cukup untuk membuka jalan menuju pemungutan suara yang lebih menjanjikan pada September.
Ji Hun Kim, CEO Crypto Council for Innovation, menyebut penundaan ini mengecewakan, tetapi menegaskan organisasinya akan terus bekerja sama dengan para senator dari kedua partai dan pihak pemerintah. Upaya tersebut dinilai penting karena sejumlah isu krusial—mulai dari imbal hasil stablecoin, etika politik, hingga kewenangan otoritas dalam memerangi kejahatan keuangan—belum menemukan kata sepakat.
Selama setahun terakhir, pembahasan Clarity Act berulang kali tersendat pada isu bagaimana mengatur imbal hasil stablecoin dan apakah regulator memiliki perangkat memadai untuk mengawasi keuangan ilegal. Kekhawatiran terkait etika juga memperumit negosiasi. Usulan terbaru yang tengah dibahas akan membatasi pejabat publik serta pasangan mereka untuk menerbitkan atau mensponsori aset digital, dan bisa memaksa Trump melepaskan kepemilikan di bisnis yang terkait kripto.
Artikel berikutnya: OpenAI Agents Perdagangkan Exploit Selama Dua Bulan Sebelum Peretasan Hugging Face
