Anggota parlemen Prancis tengah mengkaji rencana untuk mengenakan tarif pajak kripto nasional sebesar 31,4% pada transaksi penukaran (swap) kripto ke stablecoin yang diatur di Uni Eropa. Langkah ini dinilai Chainalysis berpotensi mendorong pelaku pasar memindahkan aktivitas ke luar negeri.
Poin Penting:
- Amandemen komisi akan memajaki swap kripto-ke-stablecoin di Prancis mulai 1 Januari 2027.
- Chainalysis menyebut perubahan ini bisa mengalihkan perdagangan ke token yang tidak teregulasi.
- Seluruh ketentuan kripto ini belum menjadi undang-undang, dan para pendukungnya harus mengajukannya kembali untuk pemungutan suara pleno.
Pajak Stablecoin di Prancis
Komisi keuangan Majelis Nasional menyetujui amandemen tersebut pada 7 Oktober dalam pembahasan Anggaran 2027. Usulan ini akan memperlakukan penukaran aset kripto seperti Bitcoin (BTC) ke stablecoin yang diklasifikasikan sebagai electronic money tokens di bawah aturan MiCA Uni Eropa sebagai transaksi penjualan yang dikenai pajak.
Saat ini, penukaran satu aset kripto ke aset kripto lain umumnya tidak memicu kewajiban pajak di Prancis. Negara tersebut baru menarik pungutan flat tax ketika investor benar-benar mencairkan keuntungan ke mata uang fiat atau menggunakannya untuk belanja. Anggota parlemen Nicolas Sansu dari kelompok kiri GDR mengajukan usulan ini dengan dukungan 16 penandatangan. Komisi juga menyetujui rencana penerapan exit tax atas kepemilikan kripto di atas €800.000 serta ketentuan kompensasi kerugian (carryforward) kripto hingga 10 tahun.
Namun dua hari kemudian, komisi yang sama menolak keseluruhan bagian penerimaan dalam rancangan anggaran dengan suara 31 berbanding 3, sehingga pembahasan di Majelis secara penuh kembali ke naskah awal pemerintah. Para pendukung aturan kripto tersebut harus mengajukannya lagi sebelum pemungutan suara 20 Oktober.
Baca Juga: Kerentanan Pencetakan Koin Tersembunyi di XRP Ledger Sejak 2015, Baru Diungkap Pengembang
Peringatan Chainalysis Soal Arus Keluar ke Luar Negeri
Francois Volpoet, CEO Chainalysis untuk Prancis, menilai rencana ini bisa berbalik arah dari upaya menarik aktivitas kripto ke dalam sistem keuangan yang teregulasi. Dalam sebuah surel, ia mempertanyakan apakah pemerintah ingin “lebih banyak wajib pajak yang melaporkan asetnya” atau sekadar menaikkan tarif atas basis pajak yang makin menyusut karena penghindaran. Ia menambahkan, transaksi stablecoin yang teregulasi jauh lebih mudah dilacak ketimbang aktivitas di DeFi atau dompet mandiri (self-hosted wallets).
Volpoet juga menyoroti amandemen kedua yang akan mewajibkan wajib pajak melaporkan kepemilikan kripto dalam self-custody dengan nilai setidaknya €100.000, dengan ancaman denda hingga €10.000 bagi yang lalai. Ia menekankan risiko keamanan, mengingat Prancis menyumbang 33 dari total 52 serangan fisik terhadap pemilik kripto di seluruh dunia pada semester I 2026, berdasarkan data perusahaan keamanan CertiK.
Pengetatan Rezim Pajak Kripto Prancis
Dorongan regulasi ini melengkapi tren pengetatan bertahap sepanjang tahun di Prancis.
Tarif flat tax atas capital gain kripto naik dari 30% menjadi 31,4% per 1 Januari. Para pendukung aturan pelaporan dompet menyinggung hasil penyelidikan yang menemukan adanya capital gain kripto senilai €3,5 miliar pada 2021, sementara wajib pajak hanya melaporkan kepemilikan sekitar €400 juta pada tahun yang sama. Sebelumnya, anggota parlemen menolak rencana pengungkapan dompet kripto dengan ambang batas €5.000 pada April.
Baca Selanjutnya: New York Times Berpihak pada Penerbit yang Menuntut Perusahaan AI Membayar atas Konten Berita