Executive chairman Strategy, Michael Saylor, menilai suara 49-50 di Senat yang menggagalkan Clarity Act justru menguntungkan industri crypto, karena regulator tetap bisa menyusun aturan tanpa perlu legislasi baru.
Poin Utama:
- Saylor menilai undang-undang bisa mengunci pembatasan permanen, sama mudahnya dengan melindungi hak.
- Clarity Act kekurangan 11 suara untuk melaju karena butuh 60 suara di Senat.
- Ia ingin industri mencapai 50 juta pengguna di AS sebelum kembali mendorong Kongres.
Saylor Lebih Memihak Regulator Ketimbang Kongres
Saylor menyampaikan pandangannya di X pada Sabtu, beberapa hari setelah RUU itu kandas. Ia menegaskan bahwa sebuah undang-undang bisa mengunci pembatasan permanen sama mudahnya dengan melindungi hak, sehingga industri perlu mencermati apa yang sebenarnya akan dibuat permanen. Dalam pandangannya, kepastian hukum tidak layak dibayar dengan lahirnya batasan baru.
Senator menolak mosi prosedural atas H.R. 3633 pada 15 September, membuatnya kurang 11 suara dari ambang 60 suara untuk membuka debat. Seluruh senator Demokrat yang hadir memilih menolak, ditambah empat senator Republik, meski Senator Thom Tillis mengajukan mosi untuk peninjauan ulang dan menjaga RUU itu tetap tercatat dalam agenda Senat.
Penolakan menguat seputar aturan etik terkait kepemilikan crypto oleh pejabat federal, serta keberatan perbankan atas imbal hasil yang dibayarkan pada stablecoin. Dalam esai yang dipublikasikan Strategy pada 19 September, Saylor juga menolak pembatasan atas pembayaran yang diberikan platform kepada pelanggan hanya karena mereka menyimpan stablecoin pembayaran. Ia juga mengkritik usulan sandbox yang membatasi peserta hingga 25 pegawai dan masing-masing lembaga hanya boleh menyetujui 20 proyek per tahun.
Baca juga: Kebocoran Polymarket Bikin Peretas Bisa Masuk ke Akun Tanpa Kata Sandi
Aturan SEC dan CFTC Tetap Berjalan
RUU itu sejatinya akan membagi pengawasan antara Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission, tetapi kedua lembaga itu tetap melaju meski tanpa payung hukum baru.
Dua hari setelah pemungutan suara, SEC memberikan keringanan bersyarat yang memungkinkan venue terverifikasi memperdagangkan saham tertentu yang ditokenisasi secara onchain. Sementara itu, CFTC juga telah mengirim aturan pasar versinya ke Gedung Putih untuk ditinjau.
"Kita harus memanfaatkan dua tahun ke depan untuk menghadirkan produk keuangan yang lebih baik ke tangan masyarakat," tulis Saylor, sembari menyoroti pemerintahan yang menurutnya terbuka untuk memodernisasi pasar keuangan. Ia menetapkan target 50 juta pengguna di AS untuk produk semacam itu, dengan alasan basis pelanggan yang besar akan meningkatkan biaya politik jika arah kebijakan dibalik. Paul Atkins, yang memimpin SEC, mengatakan lembaganya akan bertindak dalam batas kewenangan yang dimiliki, dengan atau tanpa undang-undang baru.
Pernyataan Terbaru Saylor Soal Bitcoin
Ini bukan komentar pertamanya soal pemungutan suara tersebut.
Sehari setelah RUU itu tertahan, Saylor memprediksi SEC, CFTC, dan Departemen Keuangan akan tetap mendorong aturan berdasarkan hukum yang sudah ada, sementara bank akan memperluas layanan kustodi untuk Bitcoin (BTC) dan penyaluran pinjaman dengan agunan Bitcoin. Strategy mencatat pada hari pemungutan suara bahwa CFTC sejak lama menganggap Bitcoin sebagai komoditas dan regulator juga sudah menyetujui produk spot Bitcoin. Perusahaan itu mulai membeli Bitcoin pada 2020 dan sejak itu menjadikan aset tersebut sebagai bagian inti neraca keuangannya.
Baca selanjutnya: AI Belum Siap Menghadapi Senjatanya Sendiri, Peringatkan Peretas yang Membobol OpenAI
