Setahun setelah GENIUS Act disahkan, stablecoin kian diakui sebagai rel pembayaran bisnis. Namun menurut para eksekutif industri, fase berikutnya akan bergantung pada kemampuan regulator mengubah aturan penerbitan menjadi infrastruktur perbankan dan penyelesaian yang benar‑benar bisa dijalankan.
Undang-undang yang diteken pada 18 Juli 2025 itu menjadi kerangka regulasi federal pertama untuk payment stablecoin berbasis dolar AS. Aturan tersebut mensyaratkan jaminan cadangan 100% dalam bentuk aset seperti dolar AS atau surat utang pemerintah AS tenor pendek, laporan bulanan cadangan secara terbuka, serta kepatuhan terhadap ketentuan anti pencucian uang dan sanksi.
Pertumbuhan Stablecoin Angkat Kepercayaan Korporasi
Sejak itu, pasar berkembang tajam.
The Digital Chamber mencatat nilai pasar global stablecoin mencapai US$315 miliar pada 2026, naik dari US$206 miliar di awal 2025. Volume transaksi tahunan global melonjak hingga hampir US$35 triliun pada 2025. Nilai pembayaran stablecoin di ekonomi riil juga dilaporkan berlipat ganda dalam setahun menjadi US$390 miliar.
Bagi perusahaan pembayaran, dampak utama adalah peningkatan keyakinan.
“Di momen satu tahun GENIUS Act disahkan, kini makin jelas bahwa regulasi ini memicu pergeseran besar yang positif dalam adopsi stablecoin, khususnya di kalangan pelaku usaha,” ujar Eric Barbier, CEO Triple-A, kepada Yellow.com.
Sebelum UU tersebut berlaku, lanjut dia, ketidakpastian status hukum dan regulasi stablecoin di AS membuat korporasi ragu. Keraguan itu paling terasa di perusahaan besar, yang setiap keputusan adopsi kanal pembayaran baru harus mendapat restu tim keuangan, hukum, kepatuhan, hingga perbankan.
“Setahun berjalan, UU ini bukan hanya memberi kepastian regulasi, tapi juga mendorong stablecoin masuk arus utama,” kata Barbier.
Ia menambahkan, Triple-A—institusi pembayaran global yang fokus pada solusi berbasis stablecoin—melihat lonjakan minat dari perusahaan yang kini serius mempertimbangkan stablecoin, atau bahkan sudah dalam proses mengintegrasikannya sebagai opsi pembayaran.
Perubahan paling nyata di dalam bisnis Triple-A sendiri, kata Barbier, adalah “penyusutan signifikan” siklus penjualan untuk klien korporasi besar yang mengaktifkan pembayaran stablecoin via platform mereka.
“Dengan kerangka yang jelas, stablecoin dengan cepat memposisikan diri sebagai rel pembayaran tambahan yang tepercaya, terutama untuk perdagangan lintas batas,” ujarnya.
Kejelasan Penerbitan Saja Tidak Cukup
Ulang tahun pertama UU GENIUS juga menyoroti batasan dari apa yang sudah diselesaikan undang-undang tersebut.
Bagi perusahaan yang bergerak di pembayaran lintas negara, UU ini sudah memperjelas siapa saja yang boleh menerbitkan payment stablecoin dan standar cadangan yang wajib dipegang. Namun undang-undang ini belum sepenuhnya menjawab bagaimana stablecoin tersebut seharusnya bergerak di dalam sistem perbankan, atau pihak mana yang bertanggung jawab ketika bank teregulasi, penyedia pembayaran, dan perusahaan aset digital saling berinteraksi.
“Pekan ini menandai satu tahun sejak GENIUS Act disahkan, dan momen ini menjadi tolok ukur yang berguna untuk menilai seberapa jauh industri melangkah—dan seberapa jauh lagi kita harus pergi,” kata Diogo Cassinelli, sales and partnerships manager di Trace Finance.
“Penerbitan stablecoin akhirnya punya kerangka federal—ini pencapaian luar biasa,” lanjutnya. “Tapi bagi operator pembayaran dan penyelesaian lintas negara, kejelasan di sisi penerbitan dari awal hanya menyelesaikan separuh masalah.”
Financial Stability Board juga mengingatkan bahwa stablecoin masih memegang porsi kecil dalam pembayaran lintas negara global. Lembaga itu mengestimasi nilai pembayaran lintas negara global mencapai sekitar US$200 triliun pada 2024, sementara pembayaran lintas negara berbasis stablecoin diperkirakan kurang dari 0,2% dari total pada 2025.
Cassinelli menilai potongan puzzle yang hilang adalah standar hukum bersama yang bisa dijadikan rujukan bank ketika bekerja sama dengan perusahaan pembayaran berbasis stablecoin.
“Dalam pembayaran lintas batas, setiap hubungan perbankan baru mengharuskan kita meyakinkan lembaga tersebut, satu per satu, bahwa model bisnis kita patuh aturan, karena belum ada standar hukum bersama yang bisa mereka jadikan pegangan,” ujarnya.
Proses itu, menurut dia, menambah waktu berbulan-bulan untuk sesuatu yang idealnya selesai dalam hitungan minggu, dan biaya itu akan berulang setiap kali perusahaan masuk pasar baru atau menggandeng mitra bank baru.
Bagi Cassinelli, di titik inilah CLARITY Act berpotensi menjadi penentu.
“Jika CLARITY disahkan, kunci utamanya adalah kecepatan,” katanya. “Kerangka yang final akan membuat bank dan penyedia pembayaran bisa memberi lampu hijau lebih cepat, karena pertanyaan kepatuhan sudah dijawab di level federal—bukan tiap institusi mengambil keputusan risiko sendiri-sendiri.”
Ia menambahkan, CLARITY akan membuka jalan bagi institusi besar untuk mulai mengalirkan dana via stablecoin, sekaligus memberi peta yang lebih jelas bagi startup yang membangun solusi untuk institusi tersebut.
Buku Aturan Masih Jauh dari Rampung
Tahun pertama UU ini juga mengungkap jurang antara momentum legislasi dan eksekusi regulasi di lapangan.
“Setahun berjalan, GENIUS Act jelas berhasil sebagai sinyal legitimasi,” kata Alex Witt, general partner di Verda Ventures.
Ia menunjuk pada kapitalisasi pasar stablecoin yang menembus US$300 miliar, volume transaksi yang kira-kira naik empat kali lipat, pemain institusional seperti Fidelity dan Ripple (XRP) yang mengantongi charter, serta langkah Tether (USDT) melakukan ‘onshoring’ lewat peluncuran USA₮ bersama Anchorage.
Namun Witt menilai implementasi hukum tertinggal jauh dari perkembangan pasar.
“Eksekusi regulasi sangat ketinggalan: enam lembaga ditugaskan merampungkan aturan turunan sebelum 18 Juli 2026, tetapi belum satu pun yang final. Pasar masih berjalan dengan skema pengungkapan lama, sementara keputusan soal charter dan akses ke The Fed diam-diam menentukan pemenang bahkan sebelum buku aturannya ada,” ujar Witt.
Perumusan Aturan Jadi Ujian Lanjutan Stablecoin
Proses penyusunan aturan teknis masih terus berjalan. OCC telah menerbitkan rancangan aturan yang mencakup tata kelola cadangan, mekanisme penebusan, permodalan, kustodi, dan persyaratan kepatuhan bagi penerbit payment stablecoin yang diperbolehkan. Dokumen itu juga mengutip proyeksi sektor swasta yang memperkirakan total penerbitan stablecoin bisa menembus US$500 miliar pada 2026.
Federal Reserve juga masih menyiapkan rancangan aturan stablecoin untuk dimintakan komentar publik beberapa hari sebelum tenggat ulang tahun, menurut pemberitaan Barron’s.
Witt menilai masih banyak isu krusial yang menggantung, termasuk larangan pemberian imbal hasil (yield ban) dan tanggal efektif backstop pada Januari 2027.
“Ujian sejati undang-undang ini justru ada di enam bulan ke depan, bukan di setahun yang baru berlalu,” tegasnya.
Tahun pertama GENIUS Act memberikan legitimasi hukum bagi stablecoin dan mendorong pelaku usaha besar lebih dekat ke adopsi. Tahun kedua akan menjawab apakah legitimasi itu bisa bertransformasi menjadi infrastruktur pembayaran yang andal.
Baca Selanjutnya: Para Eksekutif Menilai AI Segera Menjadi Pelaku Aktif Dalam Perekonomian
